Transisi Demokrasi Algeria

Kristina Kaush and Richard Youngs

Algeria: Democratic Transition Case Study

1.      Sistem Pemerintahan Algeria

-          Sebelum kerusuhan 1988, Algeria menganut sistem otokrasi dengan partai sosialis tunggal sedangkan reformasi atau perbaikan sudah dimulai sejak tahun 1980.

-          Sejak kerusuhan 1988 yang disebabkan oleh krisis ekonomi dengan anjloknya harga minyak yang sebelumnya juga dimulai dengan permasalahan-permasalahan struktural seperti masalah pengangguran, pendidikan, korupsi dan kesenjangan ekonomi membuat pemerintah mulai menekan massa dengan memperkenalkan Konstitusi dan Demokrasi.

-          Akan tetapi proses tersebut digagalkan oleh pihak militer atau pemerintah dengan pembatalan hasil pemilu 1991 yang dimenangkan FIS dengan dasar pengamanan demokrasi dari ekstrimis.

2.      Faktor-faktor Gagalnya Demokrasi Algeria

Ø  Internal

-          Lemahnya pengakuan atau legitimasi perubahan

-          Polarisasi sosial

-          Divisi oposisi dan lemahnya kekuatan oposisi

-          Meningkatnya konfrontasi antara rezim dengan islamis

-          Kemampauan tentara mengkonsolidasikan kudeta

-          Kurangnya dukungan bagi masyarakat sipil dan kekuatan yang berlawanan

Ø  Eksternal

-          Kurangnya kritik Internasional terhadap proses demokratisasi Algeria

-          Terjadinya perang Teluk

-          Politik luar negeri Iran

-          Lemahnya mediasi Internasional

-          Dukungan Internasional untuk mempertahankan rezim lama

v  Apakah legitimasi dan suara rakyat bukan merupakan kekuatan utama dalam demokratisasi sebuah negara?

3.      Politisasi Demokrasi Algeria

-          Faktor dimulainya intervensi politik ditandai dengan digagalkannya pemilu pertama pada tahun 1991 yang dimenangkan oleh FIS (Islamic Salvation Front) oleh kelompok diktator (militer/FLN) sebagai kaki tangan pemerintah melalui kudeta yang untuk mempertahankan kekuasaan lama dan menganggap FIS sebagai partai terlarang yang malah akan menghalangi proses demokratisasi Algeria.

-          Penggagalan tersebut dilakukan karena kepentingan pihak militer, negara-negara barat dan Amerika Serikat untuk mempertahankan rezim sehingga kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi dapat dicapai.

Penggagalan hasil pemilu yang dimenangkanvFIS sebagai partai terpilih pada pemilu pertama 1991 dan juga pembubaran Parlemen dan pihak militer segera mendirikan Dewan Tinggi Negara untuk menjalankan pemerintahan sementara adalah bukti polarisasi kekuasaan sebagai permainan politik demi memperubutkan kekuasaan negara.